Corak dan Perkembangan Perekonomian Indonesia Ditinjau dari Perspektif Sejarah (Massa Pra-Kolonialisme Hingga Sekarang)

Indonesia merupakan suatu negara yang hampir 72 tahun merdeka. Indonesia juga merupakan suatu negara yang memiliki posisi strategis dimana negara ini dilewati oleh garis katulistiwa dan terletak diantara benua Asia dan benua Eropa serta dihimpit oleh samudra Pasifik dan samudra Hindia. Indonesia sendiri juga memiliki kekayaan alam sangat melimpah, beragam kebudayaan, adat istiadat,suku, ras,bahasa dan lain-lain. Karena letaknya yang sangat strategis, hal ini juga memudahkan Indonesia dalam hal perdagangan antar negara atau perdagangan internasional.

Meskipun demikian, seiring perkembangan zaman baik dari masa orde lama hingga sekarang kondisi perekonomian Indonesia semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Hal ini masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Sehingga kondisi dan situasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, terkait perkembangan Indonesia hingga saat ini tentunya tidak terlepas dari pengalaman pada sejarah Indonesia. Sehingga hal ini dibutuhkan untuk mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia baik dari masa penjajahan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi.

Secara sederhana, corak perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua periode utama. Diantaranya yaitu:

1.      Periode Pra Kemerdekaan

1.1  Periode Pra Kolonialisme

Periode Pra-Kolonialisme merupakan periode atau masa-masa berdirinya kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara (sekitar abad ke-5) sampai sebelum masa masuknya penjajahan yang secara sistematis menguasai kekuatan ekonomi dan politik di wilayah nusantara (sekitar abad ke-15 sampai 17). Dimana pada masa tersebut, Republik Indonesia masih belum berdiri, sedangkan daerah-daerah pada umumnya dipimpin oleh kerajaan-kerajaan.

Pada masa kolonialisme, tidak terjadi surplus atau defisit. Hal ini disebabkan oleh pnggunaan uang (emas dan perak) masih terbatas, karena uang ini mulai dikenal pada masa kerajaan-kerajaan Islam dan perdagangan barter juga banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Selain itu pada masa ini pelayaran niaga juga cenderung lebih dominan dengan sistm pemerintahan yang masih berbentuk feudal.

1.2     Periode Kolonialisme

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Terdapat empat negara yang pernah menduduki Indonesia, diantaranya:

1)   Masa Penjajahan Portugis (1509-1659)

Dimana pada masa ini, kekuasaan Portugis mengalami perkembangan yang pesat setelah menguasai Malaka. Dan selanjutnya memprluas kekuasaan ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Karena orang Portugis mampu berbaur dengan masyarakat setempat, ketika terjadi perselisihan di Maluku antara Hitu dan Seram, Portugis memihak Hitu sehingga Portugis diterima disana dengan Portugis meminta imbalan untuk memonopoli perdagangan cengkeh sehingga menyebabkan rakyat Ternate berusaha untuk membebaskan diri dari kekuasaan Portugis. Setelah menguasai Maluku, Portugis selanjutnya ingin menguasai daerah-daerah lain di kepulauan Indonesia seperti Sumatra, Jawa dan Daerah lain di Indonesia.

2)      Masa Penjajahan Belanda (1602-1942)

Dimana Belanda datang ke Indonesia yaitu untuk berdagang dan mencari keuntungan dari berdagang rempah-rmpah. Pada masa ini, Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenidge Oost-Indische Compagnie) yang merupakan sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai oleh VOC. Hal ini ditandai bahwa sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa seperti rempah-rempah.  Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Selanjutnya setelah VOC berkuasa, pada tahun 1795 VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu disebabkan oleh:

a.    Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.

b.    Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.

c.    Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.

d.   Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit. Dimana VOC diambil-alih oleh republik Bataaf (Bataafsche Republiek).

3)        Masa Penjajahan Inggris (1811-1816)

Dimana pada masa ini Inggris menganut sistem ekonomi Liberal/Kapitalis, Inggris berusaha untuk merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Karena dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris sehingga imperialisme modern menjadikan tanah jajahan tidak hanya sekedar untuk dieksplorasi atas kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

Namun, perubahan dalam perekonomian ini mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris. Adapun sebab-sebab kegagalan tersebut yaitu masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak, selain itu pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit dan kebijakan yang diterapkan kurang didukung olh raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

4)        Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Pada masa ini sektor perekonomian terabaikan dan mengalami Inflasi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Dimana pada saat itu, pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Pada periode ini, juga terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Hal ini terjadi diakibatkan oleh Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan sumber daya ekonomi.

2.      Periode Kemerdekaan

2.1         Periode Orde Lama (1945-1966)

Masa orde lama dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah pada perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar negeri.

Menurut Dumairy (1996) ditinjau dari perkembangan politiknya, periode orde lama dibagi menjadi 3 periode, diantaranya :

1)   Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada awal berdirinya Republik Indonesia atau pada masa awal kemerdekaan keadaan perekonomian keuangan Indonesia mengalami penurunan atau mengalami kondisi yang sangat memburuk dan sulit.  Dimana Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia, belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap, dan pada masa ini Indonesia merupakan tinggalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Sehingga kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi pada periode ini, antara lain :

1)        Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946 sebagai menembus blokade dengan diplomasi beras ke India.

2)        Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak.

3)        Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

4)        Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, yaitu dengan mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

5)        Kasimo Plan mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

2)   Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Pada masa demokrasi liberal, sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Namun, pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Hal ini disebabkan oleh pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.

Adapun tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi pada periode ini, antara lain :

a.       Gunting Syarifuddin (Kabinet Hatta)

Yaitu pemotongan nilai uang (sanering) pada tanggal 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b.      Program Benteng (Kabinet Natsir)

Yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

c.       Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi (Kabinet Sukiman).

d.      Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo.

Yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

e.       Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

3)   Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Pada masa inilah terjadi kekacauan dikalangan konstituante yang tiada berakhir, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 juli 1959. Oleh karena muncul sistem demokrasi terpimpin. Dimana pada periode ini, segala hal dan berbagai macam sistem demokrasi dan struktur ekonomi Indonesia diatur oleh pemerintah. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Menurut Mazhab Sosialisme, dengan penerapan istem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta keadilan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi .

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, kebijakan tersebut masih belum mampu untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Karena hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan system demokrasi terpimpin. Yang selanjutnya kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter tersebut diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya yang ditandai pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah.  

2.2         Periode Orde Baru (1966-1996)

Pada periode orde baru tahun 1967, Setelah melihat masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, sehingga pada masa ini menggunakan sistem ekonomi campuran demokrasi pancasila.

Pada masa ini konsentrasi ekonomi pemerintahan ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Disamping langkah-langkah tersebut, Presiden Suharto juga melakukan pendekatan dengan negara-negaramaju untuk penundaan pembayaran utang Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya, terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penangguhan pembayaran utang luar negeri.

Untuk merealisasikan konsentrasi yang telah dibuat oleh presiden Suharto, pada tahun 1969, membentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Diantaranya:

1)      REPELITA I (1967-1974)

2)      REPELITA II (1974-1979)

3)      REPELITA III (1979-1984)

4)      REPELITA IV (1984-1989)

5)      REPELITA V (1989-1994)

6)      REPELITA VI (1994-1999)

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil melakukan swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, dan kesuksesan atas penggalakan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran melalui program KB. Kebijaksanaan tersebut diarahkan pada 8 jalur pemerataan, diantaranya pemerataan kebutuhan pokok rakyat, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, perluasan kesempatan kerja, perluasan usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah, kesempatan berpartisipasi bagi wanita dan generasi muda, pembangunan antar daerah, dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dengan adanya REPELITA tersebut pada massa orde baru, Perkembangan ekonominya menjadi lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama. Adapun perbedaan pada periode Orde Baru dan Orde Lama adalah sebagai berikut:

	Orde Lama (1945-1965)	Orde Baru (1966-1996)
Orientasi Kebijakan Ekonomi	Kebijakan ekonomi tertutup orientasi sosialis/komunis	Kebijakan ekonomi terbuka orientasi kapitalis
Kemauan Politik	Kondisi baru merdeka, emosi nasionalisme sangat tinggi, keinginan terlihat lebih unggul dimata bangsa asing, sehingg proyek mercu suar sangat marak.	Kemauan Politik yang kuat untuk melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi.
Stabilitas Politik & Ekonomi	Tingkat inflasi sangat tinggi	Berhasil menekan inflasi dan berhasil menyatukan bangsa.
Sumber Daya Manusia	Kualitas SDM yang baik sangat terbatas.	Memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.
Kondisi Politik Dunia	Situasi dunia yang baru selesai Perang Dunia II berpengaruh negatif.	Kondisi oil boom (tingkat produksi minyak dan harganya yang meningkat), dan kondisi ekonomi politik dunia khususnya setelah perang dingin berakhir, jauh lebih baik.

Selain itu juga, pada era orde baru ini memberikan dampak pada perkembangan GDP per kapita Indonesia meningkat dari yang pada tahun 1968 hanya AS$ 70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565. Pada masa ini juga mengalami kesuksesan pada bidang transmigrasi, KB, memerangi buta huruf, meminimalisir pengangguran dari adanya REPELITA dan sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

2.3         Periode Orde Reformasi (1998-Sekarang)

Periode orde reformasi muncul ditandai dengan tumbangnya pemerintahan orde baru. Perekonomian Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi campuran, dimana pada saat ini pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perekonomian. Selain itu sistem ini juga mnganut ideologi pancasila yang mana kegiatan ekonominya berdasarkan asas kekeluargaan.

Pemerintahan reformasi dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie.  Pada masa ini banyak mengalami perubahan tidak hanya dalam hal ketatanegaraan, tetapi juga pada kebijakan ekonomi.

1.      Periode Presiden B.J. Habibie (1998-1999)

Pada periode ini, kebijakan-kebijakan yang dilakukan diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a.       Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara

b.      Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.

c.       Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00.

d.      Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.

e.       Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.

f.       Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.

g.      Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya pada pertengahan 1998, inflasi ditargetkan mencapai angka 80% untuk tahun berjalan, namun akhirnya target tersebut tidak tercapai. Hingga pada akhir Juni 1998, anggaran negara harus direvisi untuk ketiga kalinya karena asumsi-asumsinya tidak relevan. IMF memprediksi bahwa perekonomian akan menurun sebanyak 10%. Hingga pada akhirnya B.J. Habibie mundur dari kekuasaan pada 20 Oktober 1999, digantikan oleh Abdurrahman Wahid.

2.      Periode Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) => (1999-2001)

Pada pemerintahan Gus Dur, menunjukkan adanya perubahan perekonomian Indonesia. Dimana pada tahun 2000 beberapa indikator menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi nampak menguat. Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diperkirakan. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil.

Namun, kepemimpinan ini tidak berlangsung lama. Dimana selama masa pemerintahannya masalah di dalam negeri seperti konflik Maluku tidak terselesaikan dengan baik. Ketidakstabilan politik dan social yang tidak semakin surut menaikkan tingkat country risk Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan IMF. Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk daripada saat pemerintahan transisi

Selain itu, pada masa kepemimpinan pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk meningkatkan kesejahteraan negara dari keterpurukan. Dimana terdapat berbagai persoalan ekonomi atas warisan orde baru seperti masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah yang belum terselesaikan. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

3.      Periode Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004)

Semasa kepemimpinan Presiden Megawati, menurut Bank Indonesia, memasuki tahun 2002, perekonomian tumbuh sebesar 3,7% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih belum didukung oleh struktur yang seimbang. Dimana perekonomian masih bertumpu pada konsumsi sementara investasi dan ekspor masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Pada tahun 2003, perekonomian Indonesia menghadapi beberapa tantangan, terkait dengan dampak tragedi bom di Bali tahun 2002, rencana untuk keluar dari program International Monetary Fund (IMF) pada akhir 2003, dan kondisi perekonomian dunia yang masih lesu. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil kebijakan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi makro. Namun, dalam perkembangannya, kebijakan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dan kondisi ekonomi yang membaik. Kondisi ini terlihat pada nilai tukar rupiah yang menguat dan laju inflasi yang menurun.

Selanjutnya pada tahun 2004, menunjukkan perubahan-perubahan yang semakin mencuat, kestabilan ekonomi makro tetap terjaga, kepercayaan internasional semakin meningkat, agenda ekonomi didefinisikan dengan jelas, dan kemampuan kelembagaan meningkat terutama dalam mekanisme perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pada tataran birokrasi dan politik, yang akan menjadi basis bagi akselerasi pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, beliau melakukan pemutusan kerja dengan IMF. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi makro yang semakin membaik serta komitmen yang kuat untuk melanjutkan program restrukturisasi ekonomi secara mandiri.

Disisi lain, pada periode kepemimpinan Megawati Soekarnoputri juga tengah mengalami masalah-masalah yang mendesak seperti pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Pada masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

4.      Periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Dimana pada masa kepemimpinan Presiden SBY, dibagi dalam dua periode. Pada periode pertama, pada tahun 2002-2003 sektor moneter cenderung stabil. Dilanjutkan  pada tahun 2003-2004 nilai rupiah melemah dari Rp 8.572 menjadi Rp 8.928/ $ 1 USD. Selanjutnya pada akhir tahun 2004 IHSG di BEJ meningkat menjadi 1000,3 atau meningkat 44,6 % bidanding tahun 2003.

Sedangkan pada periode kedua, yaitu pada tahun 2008-2009 perekonomian Indonesia cenderung menurun, hal ini disebabkan karena adanya krisis global. Selanjutnya pada tahun 2009-2010 mulai menunjukan tanda-tanda pemulihan, hal ini bisa dilihat dari aspek membaiknya perekonomian dunia dan mulai naiknya harga komoditi internasional.

Kebijakan kontroversial pertama yang dilakukan oleh presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Yang kemudian menimbulkan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat kecil.

Namun, selama pemerintahan SBY rata-rata inflasi sebesar 5,4 persen, fakta yang terjadi harga barang meroket hingga mencapai 10,3 persen di tahun 2004-2008.

Meskipun demikian, SBY telah menunjukkan kualitas kepemimpinan, keberanian, dan semangat untuk menjawab tantangan yang menghadang Indonesia. Misalnya pada pasca bencana Aceh, SBY berhasil menghimbau dunia untuk meringankan beban korban bencana tersebut. Dan SBY memiliki visi jangka panjang untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang kuat, bersatu, dan sejahtera. Untuk meminimalisir kemiskinan, yaitu dengan memprioritaskan revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan serta meletakkan fondasi bagi stabilitas pembangunan dimasa yang akan datang.

Adapun pencapaian-pencapaian pada masa pemerintahan SBY, yaitu pada tahun 2010 perekonomian terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat, stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi, serta Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan pemeliharan perdamaian dunia.

5.      Periode Presiden Joko Widodo

Pada periode Kepemimpinan Jokowi membuat kebijakan dengan 3 fokus utama. Pertama yaitu infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing bangsa. Kedua, manusia sebagai subjek pembangunan. Dan yang ketiga yaitu kebijakan deregulasi ekonomi untuk mendorong prtumbuhan ekonomi yang berkualitas di tengah-tengah kelesuan ekonomi global.

Selain berfokus pada 3 hal diatas, perekonomian juga difokuskan pada sektor kelautan. Dengan adanya sektor ini, diharapkan dalam jangka panjang dapat membantu dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Untuk melihat kesejahteraan ekonomi, Presiden Jokowi menggunakan 5 indikator utama dalam capaian baik secara langsung maupun tidak terkait kesejahteraan rakyat. 5 indikator tersebut yaitu kemiskinan, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi. Selain itu, Presiden Jokowi juga meluncurkan 13 paket kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi global. Perkembangan ekonomi global ini hingga semester I tahun 2015 masih memperlihatkan kecenderungan pertumbuhan yang bias ke bawah dari perkiraan semula dan pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirdjo, Prajudi. 1984. Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologis Sampai Akhir Abad XIX. Jakarta: Prajnya Paramita.

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Editor, Yati Sumiharti. Jakarta: Erlangga

Hakim, Abdul dan Giovani Guswildan. 2012. Perbandingan Perekonomian dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Hal 161-180.

Kementerian perencanaan dan pembangunan / Bappenas

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK. Diakses Pada 24 Desember 2017.

(http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/10/20/2-tahun-jokowi--jk-kerja-nyata-id1-1476942214.pdf)

Pasaribu, Rowland. B. F. 2015. Sistem Ekonomi di Indonesia. Universitas Gunadharma. Diakses pada 24 Desember 2017. (http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35471/sistem-perekonomian-indonesia.pdf.)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014

Tamnbulus, Tulus T. H. 2009. Perekonomian Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pict by:

https://www.google.co.id/search?rlz=1C1TLCE_enID663ID663&tbm=isch&sa=&ei=S_VZWtbxJY6evQTvbHwDg&q=corak+perekonomian+indonesia+animasi&oq=corak+perekonomian+indonesia+animasi&gs_l=psyab.3...9579.11239.0.11781.8.7.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psyab..8.0.0....0.yIWxFl8uPx0#imgdii=kfXqFJLRn3h3SM:&imgrc=FpXxTPz0Jq48gM: