Penukaran Valuta Asing dan Jasa Pembayaran

1.      VALUTA ASING

1.1 Pengertian Valuta Asing

Valuta asing (Money Changer) dalam beberapa kamus bahasa Arab berasal dari kata al-Sharf yang berarti menjual uang dengan uang lainnya. Sedangkan menurut Harfiyah, al-Sharf berarti penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Dan menurut Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan as-Syarf yakni pemerolehan harta dengan  harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak satu dengan perak yang lain (atau berbeda sejenisnya) seperti emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain (Thaher: 2007).

Atas dasar pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa al-Sharf merupakan akad jual beli beli mata uang, baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya).

1.2 Dasar Hukum al-Sharf

Dasar hukum keabsahan melakukan jual beli uang (Sharf) terdapat dalam al-Qur’an, As-Sunnah, serta Ijma’.

v Menurut Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an, tidak ada penjelasan mengenai jual beli Sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam QS. al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

v Menurut Al- Hadist

Setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, dimana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas tunduk kepada peraturan al-Sharf sebagaimana halnya emas dan perak.

Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sharf didasarkan pada sejumlah hadist nabi yang antara lain adalah pendapat jumhur ulama yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’ dari Abu Said berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima atau pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim)

·         Hadist Nabi berikut:

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

·         Hadist Nabi berikut:

“Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)” (HR. Muslim).

Dari beberapa hadist di atas dapat dipahami bahwa dalam hadist tersebut merupakan dalil diperbolehkannya sharf dan tidak boleh ada penambahan pada suatu barang yang sejenis. Sedangkan dalam hadist kedua dan ketiga juga mengisyaratkan bahwa dalam jual beli sharf  diperbolehkan dan harus dilakukan secara tunai. Jika jual beli sharf ini tidak dilakukan secara tunai maka dilarang.

v Menurut Ijma’

Para Ulama sepakat bahwa akad Sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya yaitu:

a.       Pertukaran tersebut arus dilakukan secara tunai (spot), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

b.      Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.

c.       Harus menghindari jual beli yang bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.

d.      Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

1.3 Pendapat Ulama tentang Jual Beli Valuta Asing

Dalam jual beli mata uang harus memenuhi syarat khusus, yaitu: tidak ada penundaan yang berarti harus tunai, dan tiada pelebihan yang berarti dengan syarat keseimbangan. Dalam jual beli mata uang asing, ulama sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini.

Imam  Hanafi dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Jadi penerimaannya bisa dengan perjanjian waktu tertentu. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Karena ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya.

Sementara itu ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, dalam hal memperjualbelikan mata uang valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, mengatakan tidak diperbolehkan. Selanjutnya beliau mengatakan tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai di tempat transaksi. Hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini menurut Yusuf al-Qaradhawi, syara’ telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Merujuk uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa semua pendapat  sepakat dibolehkannya jual beli mata uang dengan syarat-syarat khusus, yaitu: tunai dan kadarnya sama. Perbedaannya hanya terletak pada interpretasi batasan istilah tunai dalam transaksi. Syafi‟i dan Hanafi berpendapat bahwa tenggang waktu bisa diundur selama kedua belah pihak belum meninggalkan majlis, sedangkan Malik tidak ada tenggang waktu antara terjadinya akad dengan terjadinya serah terima barang.

1.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional

FATWA DSN-MUI NO: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

MENIMBANG:

a.       Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.

b.      Bahwa dalam 'urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.

c.       Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. 

MENGINGAT:

a.       " Firman Allah, QS. Al-Baqarah[2]:275: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

b.      " Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id alKhudri:Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)' (HR. albaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c.       " Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w bersabda: "(Jual lah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.".

d.      " Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi s.a.w bersabda: "(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.".

e.       " Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.

f.       " Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam : Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).

g.      " Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: "Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

h.      " Ijma. Ulama sepakat (ijma') bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu

  MEMPERHATIKAN:

1)      Surat dari pimpinah Unit Usaha Syariah Bank BNI no. UUS/2/878 2.

2)      Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis,

tanggal 14 Muharram 1423H/ 28 Maret 2002.

MEMUTUSKAN  : MENETAPKAN  : FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG  (AL-SHARF)

Pertama : Ketentuan Umum:

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

a.       Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

b.      Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).

c.       Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).

d.      Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

a.       Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dengan tiga cara berikut ini: a. Value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak). b. Value tomorrow, yaitu penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari keja setelah diadakannya kontrak. c. Value spot, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal.

b.      Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa’adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).

c.       Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

d.      Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.      JASA PEMBAYARAN

Transaksi jual beli valuta asing biasanya dilaksanakan di pasar valuta asing, money changer, bank devisa dan perusahaan bisnis valas. Tiap negara membutuhkan valuta asing atau valas tersebut untuk alat bayar luar negeri, yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya, importir Indonesia membutuhkan devisa untuk mengimpor barang dari luar negeri. Jika akan membayar barang-barang impor tersebut, maka si importer otomatis membutuhkan mata uang asing. Begitu juga saat perusahaan di Indonesia mengekspor barang ke Negara Jepang, maka pertukaran mata uang asing diperlukan. Pembayaran oleh Jepang untuk perusahaan di Indonesia harus menggunakan mata uang lokal yakni Rupiah. Tetapi, importir Jepang tersebut hanya memiliki mata uang Yen.

Terdapat dua kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan transaksi antara eksportir Indonesia dan importir Jepang tersebut. Pertama, jika eksportir Indonesia menagih dalam bentuk Rupiah, maka importir Jepang yang harus menjual Yen dan membeli Rupiah agar dapat  membayar barang yang diimpor dari Indonesia. Kedua, jika eksportir Indonesia dibayar dengan mata uang yen, maka eksportir Indonesia yang harus menukar Yen tersebut ke Rupiah.

Maka dari itu, timbul penawaran dan permintaan devisa di bursa valas. Dapat terjadi juga transaksi antara dua negara yang diselesaikan dengan menggunakan mata uang negara ketiga, misalnya Dollar. Hal ini bisa terjadi jika eksportir maupun importir tidak mempunyai mata uang lokal negara masing-masing. Dan ini berarti mata uang yang digunakan adalah mata uang yang populer di kedua negara itu, misalnya Dollar.

2.1 Nilai Tukar dalam Islam

Tetapi jika dalam Islam, sistem nilai tukar yang dikenal berstandart dinar (emas) dan dirham (perak). Konversi harga barang terhadap emas dan perak sudah terjadi sejak zaman khulafaur rasyidin (Lee, 2011). Standart emas direkomendasikan dalam sistem nilai tukar Islam karena emas mengisi kriteria maqit al syariah, dimana emas tidak terpengaruh oleh inflasi. Namun jika kita lihat saat ini, emas juga cenderung bergantung juga pada tingkat penawaran dan permintan yang terjadi di pasar uang. Maka dari itu, Islam mengakui adanya perubahan terhadap nilai tukar dari waktu ke waktu karena itu termasuk dalam mekanisme pasar. Intervensi hanya dilakukan ketika stabilitas pada nilai tukar sulit untuk dicapai.

Dalam transaksi Internasional, Islam menggunakan dasar ketentuan dari hadis Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Abu Ubadah ibnu-Shamid bahwa Rasullah SAW. telah bersabda,

“Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (cash). Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan.” (HR Muslim, dalam kitab al-Musaqah)

2.2 Konsep atau Peraturan Pasar Valas dalam Islam

Beberapa konsep atau peraturan pasar valas dalam islam, yaitu :

1.    Pemeritah dapat melakukan intervensi di pasar valas dikarenakan adanya kepentingan publik (konsep maslahah).

2.    Adanya kemungkinan riba’ pada transasksi selain spot di pasar valas. Karena terjadinya perbedaan suku bunga antar Negara. Dengan demikian Islam hanya memperbolehkan transaksi keuangan spot.

3.    Adanya kemungkinan gharar dalam transaksi mata uang antar Negara.

2.3 Kelembagaan Stabilisasai Nilai Tukar dalam Islam

Ada beberapa desain yang dapat diterapkan untuk menjaga agar nilai tukar suatu negara tetap stabil menurut ekonomi Islam antara lain, yakni:

1.        Pasar Dolar atau Dirham Islami

Sama seperti pasar keuangan Asia atau Eropa, pasar dolar islami didirikan untuk memfasilitasi bank-bank komersil dan bank investasi syariah dalam menyediakan dana-dana jangka pendek (short-term liquidity).

2.        Dana Moneter Islam (Islamic Monetary Fund)

Dana Moneter Islam seperti IMF dapat membantu pendanaan moneter negara-negara Islam dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini dana moneter Islam berperan untuk menjaga neraca pembayaran negara-negara Islam.

3.        Korporasi Keuangan Islam (Islamic Finance Coorporation)

Islamic Finance Coorperation ini dapat membantu pendanaan jangka panjang negara-negara muslim melalui musyarakah, mudharabah, ijarah dan lain-lain.

4.        Pasar Sekunder untuk Instrumen Keuangan Islam dan Instrumen Keuangan Internasional

Berdasarkan keterangan pasar sekunder dan instrument keuangan internasional saat ini yang digunakan itu mengandung unsur riba’, gharar dan spekulasi, maka dari itu Islam perlu mendirikan pasar sekunder dan menciptakan instrument keuangan yang Islami. Namun, untuk penerapan penciptaan pasar sekunder dan instrument keuangan yang Islami itu sangat sulit untuk dilakukan. Karena pada dasarnya pasar sekunder merupakan tempatnya para spekulan yang dilarang oleh Islam. Instrument keuangan internasional saat ini adalah suku bunga internasional yang menurut Islam adalah riba’.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Islam memandang nilai tukar mata uang sebagai kebutuhan dan diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dilakukan itu hanya sebatas jual beli (ekspor-impor). Karena dalam Islam, uang itu tidak dipandang sebagai komoditi untuk spekulasi sesuai teori Keynes, tetapi uang hanya dipandang sebagai alat tukar dan alat pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Suryani. 2013. Transaksi Valuta Asing (sarf) dalam Konsepsi Fikih Mu’amalah. Aceh: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 13, No. 2: 253-268

Syaparuddin. 2011. TELA'AH FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL TENTANG  JUAL BELI MATA UANG (Al-SHARF). Jurnal Hukum dan Kesyari’ahan. Vol. IV : 61-77

Shidiq, Sapiudin. 2016. Fikih Kontemporer. Jakarta : Prenadamedia Group

Hariyanto, Muhsin. Bisnis Valas dalam Perspektif Ekonomi Islam. http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/bisnis-valas-dalam-perspektif-ekonomi-islam/. Diakses pada 22 Mei 2017

Pict by:

https://www.google.co.id/search?q=valuta+asing&rlz=1C1TLCE_enID663ID663&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY_f3CuL_UAhXENo8KHSgrCKYQ_AUICygC&biw=1024&bih=504#imgrc=-ckeBmIcgpAGQM: